Bolivia Aja Berani !!!!

Akhir2 ini salah satu berita yang paling sering muncul adalah desakan kepada pemerintah untuk segera melakukan re-negosiasi kontrak-kontrak khususnya kontrak pertambangan (salah satunya yang paling ngeselin adalah kontrak gas alam tangguh kontrak2 lain yg gak kalah ngeselin seperti kontrak dengan Freeport, Exxon, caltex, dll.). Dalih pemerintah untuk tidak segera melakukan itu adalah “untuk menjaga kepercayaan investor luar” disamping itu juga ada ketakutan2 lain dari pemerintah apabila hal itu dilakukan antara lain adalah ancaman pengucilan dari pergaulan internasional, ancaman pembekuan rekening2 yg ada diluar negeri, dan sangsi denda yg mungkin harus kita tanggung apabila kita dituntut dan kalah di badan arbitrase internasional (hampir semua kontrak2 yg kita lakukan pada jaman dulu kan gak jauh2 dari KKN dan bisa dipastikan isinya sangat merugikan bangsa Indonesia).

Tapi sekarang kita lihat apa yang dilakukan Bolivia di bawah Evo Morales yang menang pemilu Des 2005. Salah satu tema kampanye yang dia jual adalah akan segera melakukan re-negosiasi terhadap kontrak-kontrak pertambangan dan bila harus dia akan melakukan nasionalisasi terhadap aset2 asing tersebut dengan memberikan kompensasi yang fair bagi perusahaan2 asing yang ada di sana. Perusahaan2 asing yang bermain di Bolivia juga bukan perusahaan2 “anak bawang” disana ada Exxon, Total, BP dll. Sama seperti yang terjadi di Indonesia, mereka pada awalnya juga menakut2i dan mengancam bahwa bila kontrak2 itu utak-atik maka mereka akan melakukan banding ke badan Arbitrase Internasional.

Menghadapi ancaman-ancaman tersebut tidak membuat Evo Morales berkecil hati. 5 bulan setelah dilantik, dia memerintahkan tentara untuk menduduki tambang-tambang migas tersebut dan mengelurakan dekrit tentang nasionalisasi tambang-tambang tersebut (kereennnn......) yang isinya antara lain perusahaan-perusahaan tersebut harus mematuhi kontrak baru yang diajukan oleh ”Pertamina” nya Bolivia dan bila mereka tidak setuju maka mereka boleh meninggalkan Bolivia. Tapi apa yang terjadi perusahaan-perusahaan tersebut memilih untuk tetap tinggal dan melanjutkan kerja mereka. (it means bottom line mereka masi positive walaupun gak sebesar sebelumnya). Disamping itu ancaman2 yang mereka keluarkan juga tidak ada yang terealisasi, Bolivia sebagaimana Venezuela tetap dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar. So, pertanyaannya....Pemerintah kita berani atau tidak melakukan hal itu? (Bolivia aja yang negara kecil dengan jumlah penduduk sekitar 9 juta aja berani, masa’ kita negara besar dengan jumlah penduduk 260 juta gak berani)

Main Source
Amin Rais Book
”Selamatkan Indonesia”